Program Profesi Guru bagi Lulusan Non-Kependidikan?

Keputusan Mahkamah Konstitusi perihal penolakan Permohonan pengujian atas UU Guru dan Dosen oleh tujuh Mahasiswa sempat membuat “ramai” di berbagai situs pemberitaan dan situs sosial. Tak terkecuali beberapa angkatan di atas saya yang seakan menolak keputusan MK. Mungkin karena saya termasuk awam dengan masalah tersebut, saya semakin penasaran menelusur lebih jauh.

Alasan beberapa angkatan di atas saya yang seperti menolak keputusan tersebut mungkin tidak jauh berbeda dengan isi permohonan dari tujuh Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi, yang salah satunya menilai Bahwa, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” memberikan peluang kepada sarjana non kependidikan bisa menjadi guru menjadi ancaman yang serius bagi semua sarjana kependidikan. Sebab kuliah 4 tahun menjadi sia-sia karena harus bersaing dengan sarjana non kependidikan yang sejak awal tidak dicetak menjadi seorang guru. 

Sementara itu, pihak Pemerintah memberi beberapa keterangan (tercantum pada naskah putusan yang dapat diunduh pada web resmi Mahkamah Konstitusi) dan beberapa diantaranya adalah;

(a) Kesempatan yang terbuka bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk mengikuti PPG tidak menutup atau menghambat peluang bagi sarjana atau diploma empat kependidikan untuk mengikuti PPG dan kesempatan yang terbuka tersebut tidak dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, ketidakadilan, atau diskriminasi.

(b) LPTK tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan guru melalui penyelenggaraan program studi kependidikan yang bidang ilmunya ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, pengadaan guru melalui jalur lulusan pependidikan dan non kependidikan akan saling melengkapi kebutuhan guru yang profesional.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) tidak terbatas hanya dapat diikuti oleh sarjana atau diploma empat lulusan LPTK, tetapi juga dapat diikuti oleh sarjana atau diploma empat lulusan perguruan tinggi non-LPTK yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan. PPG bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan bimbingan, dan pelatihan peserta didik; melakukan

penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Meskipun sarjana non kependidikan/ non LPTK (BISA/DAPAT) memilih profesi menjadi guru dan ingin mendapat SERTIFIKAT PENDIDIK melalui PPG,  tetap harus memiliki pengalaman minimal lima tahun mengajar dan sudah mendapatkan NUPTK (Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan) sebagaimana syarat mengikuti PPG sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali Program Studi PGSD dan PGPAUD.
2. Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau guru yang dipekerjakan (DPK) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki Surat Keputusan dari Pemda.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun.
7. Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan ijin belajar dari Kepala sekolah dan Pemda.
8. Memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
9. Memiliki surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dari instansi yang berwenang.

Sedangkan sarjana kependidikan/LPTK dapat langsung mengikuti proses PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik, dapat juga melalui program pemerintah PPG-SM3T. PPG-SM3T adalah program yang diberikan pemerintah yang memberikan kesempatan pada sarjana kependidikan untuk mengikuti PPG setelah mengabdi/mengikuti kegiatan SM3T (Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) selama kurang lebih satu tahun. Perlu diingat bahwa program ini hanya untuk para sarjana LPTK saja.

Hal yang menjadi pertanyaan dalam benak saya adalah; “Jika para guru/pendidik dari sarjana non kependidikan baru mendapatkan Pendidikan Profesi Guru pada saat mereka telah mengajar selama lima tahun (bukan waktu yang singkat), apakah kemampuan mengajar selama lima tahun mereka mengajar telah sesuai dengan Kompetensi Guru yang justru materi keahlian tersebut baru diberikan setelah mereka mengajar?”

Apabila sarjana non kependidikan dan sarjana kependidikan dianggap “sama” dalam memiliki hak untuk memilih profesi sebagai guru, mengapa salah satu syarat sarjana non kependidikan mengikuti PPG setelah lima tahun mengajar?

Jika sarjana non kependidikan dianggap mampu memenuhi kebutuhan akan sosok Guru yang menunjang Pendidikan di negeri ini, Apakah pembelajaran/pengajaran yang dilakukan oleh sarjana non kependidikan sebelum mengikuti PPG selama lima tahun (bukan waktu yang singkat) tidak dinilai sebagai sebuah “Percobaan Pembelajaran” tanpa keahlian Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru?

Sarjana kependidikan maupun sarjana non kependidikan yang memilih profesi guru memang sama-sama mengemban amanah untuk memajukan Pendidikan Indonesia menuju lebih baik. Namun akan lebih bijak bila guru yunior yang sudah terjun di dunia Pendidikan memang benar-benar telah memiliki kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan demi kemajuan Pendidikan di Indonesia. (Gita Nur Izzati, Mahasiswa PGSD-UNNES).